Dugaan Penerbitan Sertifikat Lahan Bantaran Sungai Cisadane di Kelor Praktisi Hukum Desak APH dan BBWS Turun Tangan

Selasa, 17 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

“Jangan sampai kepentingan publik dikalahkan oleh administrasi yang tidak pernah diuji secara mendalam. Negara wajib memastikan bahwa setiap hak atas tanah lahir melalui prosedur yang benar, dengan memperhatikan status ruang, riwayat tanah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dugaan Pencatutan Identitas Warga Harus Diusut

Hal lain yang menurut Rahmat tidak boleh diabaikan adalah pemberitaan mengenai warga yang mengaku tidak pernah mengajukan sertifikat atas bidang tanah tersebut, sementara namanya diduga tercantum dalam dokumen pertanahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apabila benar terdapat penggunaan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

Rahmat mengingatkan bahwa perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan penggunaan dokumen atau keterangan palsu, aparat penegak hukum perlu menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Identitas warga negara bukan instrumen yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kepentingan transaksi atau pengurusan hak atas tanah. Persetujuan, dasar pemrosesan data, serta keabsahan dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada warga yang merasa identitasnya digunakan tanpa hak, negara wajib memberikan perlindungan dan membuka ruang penegakan hukum,” jelasnya.

Baca Juga :  Polda Banten Tangkap 14 Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

APH dan BBWS Jangan Hanya Menunggu, Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Rahmat secara khusus mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Kementerian ATR/BPN dan BBWS untuk melakukan pemeriksaan administratif maupun yuridis terhadap dua bidang tanah yang diberitakan tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan setidaknya harus mencakup:

1. Riwayat penerbitan sertifikat dan dokumen permohonan hak.
2. Keabsahan alas hak dan dokumen pendukung.
3. Identitas pemohon serta pihak yang memberikan kuasa.
4. Kesesuaian tanda tangan dan persetujuan pihak yang namanya tercantum.
5. Peta bidang, koordinat, serta hasil pengukuran tanah.
6. Kesesuaian lokasi dengan peta kawasan sungai, sempadan, dan aset pengairan.
7. Riwayat peralihan hak dan kemungkinan adanya tumpang tindih kepemilikan.

“Jangan hanya melihat sertifikat sebagai dokumen akhir. Yang harus diperiksa adalah bagaimana sertifikat itu lahir, siapa yang mengajukan, atas dasar dokumen apa, bagaimana proses pengukurannya, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.

Aparat Penegak Hukum Perlu Mengusut Jika Ditemukan Bukti Permulaan

Rahmat juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dan menyerahkan bukti permulaan yang cukup.

Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, tidak boleh diarahkan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum seluruh fakta terungkap.

Baca Juga :  Polda Banten Tangkap 14 Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, penggunaan identitas tanpa hak, atau perbuatan melawan hukum lainnya, aparat harus menguji setiap unsur berdasarkan alat bukti yang sah.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada siapa yang namanya tercantum dalam sertifikat. Harus ditelusuri siapa yang sesungguhnya mengajukan, siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang memberikan keterangan, dan siapa yang memperoleh manfaat apabila memang ditemukan adanya perbuatan melawan hukum,” tegas Rahmat.

Hak Warga dan Kepentingan Publik Harus Dilindungi

Lebih jauh, Rahmat mengingatkan agar warga yang namanya diduga dicatut tidak dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian.

Mereka berhak memperoleh penjelasan resmi mengenai status data pribadi dan dokumen pertanahan yang menggunakan identitasnya. Mereka juga berhak menempuh upaya hukum apabila ditemukan kerugian atau pelanggaran hak.

Di sisi lain, pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan, termasuk pemegang sertifikat, pihak pengembang, maupun instansi terkait, harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

“Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan. Transparansi adalah jalan terbaik untuk menjawab keraguan masyarakat,” tambahnya.

Berita Terkait

Polda Banten Tangkap 14 Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
‎Siswi Terduga Korban Pelecehan Seksual di SMAN25 Kabupaten Tangerang Buat Klarifikasi, Orang Tua Korban, Kenapa Kami yang Klarifikasi 
‎TW LAW OFFICE & PARTNER Kawal Keadilan Untuk Korban Pembunuhan Muhamad Harun ‎
Warga Kampung Damprit Kedaung Barat Digegerkan Penemuan Sosok Pria Gantung Diri didalam Bengkel
Pengedar Obat Keras Ilegal di Sepatan Ditangkap, 100 lempeng Tramadol Disita
Polisi Bongkar Kematian Perempuan Semula Diduga Bunuh Diri, Seorang Pria Jadi Tersangka
Polisi Bekuk Bos Koperasi dan 4 Anak Buah, Diduga Aniaya dan Lakukan Kekerasan Seksual
Polresta Tangerang Ringkus Pelaku Curas di Tigaraksa, Penadah Motor Hasil Rampasan Diburu
Berita ini 37 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 06:48 WIB

Dugaan Penerbitan Sertifikat Lahan Bantaran Sungai Cisadane di Kelor Praktisi Hukum Desak APH dan BBWS Turun Tangan

Senin, 2 November 2026 - 05:07 WIB

Polda Banten Tangkap 14 Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 08:53 WIB

‎Siswi Terduga Korban Pelecehan Seksual di SMAN25 Kabupaten Tangerang Buat Klarifikasi, Orang Tua Korban, Kenapa Kami yang Klarifikasi 

Selasa, 13 Oktober 2026 - 10:11 WIB

‎TW LAW OFFICE & PARTNER Kawal Keadilan Untuk Korban Pembunuhan Muhamad Harun ‎

Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:06 WIB

Warga Kampung Damprit Kedaung Barat Digegerkan Penemuan Sosok Pria Gantung Diri didalam Bengkel

Berita Terbaru