Jangan Biarkan Persoalan Ini Berakhir Tanpa Kepastian Hukum
Menutup keterangannya, Rahmat Aminudin menyampaikan bahwa persoalan pertanahan yang menyangkut kawasan pengairan harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kepentingan umum.
Ia menegaskan, apabila terbukti terdapat proses penerbitan sertifikat yang bertentangan dengan hukum, maka harus tersedia mekanisme koreksi administratif maupun proses penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hukum pertanahan tidak boleh hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pengawasan. Sertifikat harus lahir dari proses yang sah, identitas warga harus dilindungi, dan kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik harus dijaga.
Siapa pun yang terlibat, apabila terbukti melakukan pelanggaran, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” pungkas Rahmat.
Persoalan bantaran Sungai Cisadane kini menjadi momentum bagi instansi pertanahan, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan. (rls)












Komentar