KABUPATEN TANGERANG – Kasus dugaan penerbitan sertifikat kawasan bantaran pengairan Sungai Cisadane Kampung Kelor, Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang seluas 4000M2, mulai menyita perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum, Rahmat Aminudin meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) turun tangan.
Persoalan tersebut tidak lagi sebatas menyangkut status kepemilikan tanah. Munculnya pengakuan warga yang merasa tidak pernah mengajukan sertifikat, dugaan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, serta informasi mengenai keberadaan dua bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 4000M2, dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan hukum secara menyeluruh.
Menanggapi perkembangan tersebut, praktisi hukum yang berkantor di Jakarta Barat, Rahmat Aminudin Advokat dan Konsultan Hukum Profesional, menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sengketa pertanahan biasa. Rahmat Aminudin meminta APH dan BBWS turun tangan untuk mengusut para oknum terduga pelaku pembuat sertifikat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, apabila informasi tersebut terbukti benar, maka terdapat persoalan mendasar yang harus dijawab, terutama mengenai proses administrasi penerbitan sertifikat, validitas alas hak, riwayat penguasaan tanah, hingga keabsahan penggunaan identitas pihak yang tercantum sebagai pemegang hak.
“Sertifikat tanah memang merupakan produk administrasi pertanahan yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Namun, keberadaan sertifikat tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang kebal dari pengujian.
Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data, cacat prosedur, atau penggunaan identitas seseorang tanpa persetujuan yang sah, maka seluruh proses penerbitannya patut diperiksa secara objektif dan transparan,”tegas Rahmat.
Jangan Sampai Kawasan Pengairan Kehilangan Fungsi Publiknya
Rahmat menegaskan bahwa persoalan yang lebih fundamental adalah memastikan terlebih dahulu status yuridis dan tata batas kawasan yang dipersoalkan.
Bantaran sungai dan kawasan pengairan memiliki dimensi kepentingan publik, terutama berkaitan dengan fungsi sungai, pengendalian banjir, keselamatan lingkungan, serta keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya air.
Karena itu, harus ada kejelasan apakah bidang tanah yang dimaksud benar-benar berada dalam kawasan sungai, sempadan sungai, tanah negara, tanah yang telah memiliki hak secara sah, atau justru terdapat persoalan tumpang tindih administrasi pertanahan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya












Komentar