KABUPATEN TANGERANG – Kebijakan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 27 Oktober 2026 lalu menuai sorotan tajam. Tokoh Masyarakat Tangerang, Kurtubi mempertanyakan keputusan pengangkatan sejumlah guru menjadi pejabat struktural (Kepala Seksi dan Kepala Bidang) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan SK Bupati Nomor 1105/2026.
Menurutnya kebijakan yang diklaim atas dasar kebutuhan organisasi ini justru memunculkan paradoks besar di tengah krisis tenaga pendidik. Pasalnya, pada 7 Agustus 2026 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, secara terbuka mengakui bahwa daerahnya masih kekurangan sekitar 8.000 guru.
”Bagaimana mungkin daerah yang kekurangan 8.000 guru justru menarik guru dari sekolah ke kantor dinas menjadi Kasi dan Kabid, lalu diklaim sebagai kebutuhan? Ini adalah logika prioritas yang terbalik,”tegasnya.
Selain persoalan defisit guru, pengalihan jabatan ini dinilai berpotensi menabrak Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 yang hingga kini belum dicabut. Surat edaran tersebut melarang pengalihan PNS guru ke jabatan struktural dan menegaskan bahwa usulan penambahan formasi guru dapat ditolak pusat jika kekurangan terjadi akibat pengalihan jabatan oleh daerah sendiri.
Untuk membuktikan bahwa kebijakan ini murni berbasis meritokrasi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 dan bukan sekadar kemauan pimpinan.
Masyarakat mendesak Pemkab Tangerang membuka lima dokumen kunci kepada publik dan DPRD:
1. Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang membuktikan posisi Kasi/Kabid hanya bisa diisi oleh guru.
2. Hasil Uji Kompetensi manajerial dan teknis para guru yang dilantik.
3. Peta Kebutuhan Guru yang menjamin guru terkait berasal dari sekolah yang kelebihan tenaga pendidik.
4. Pertimbangan Teknis BKN Kanreg III Bandung terkait kesesuaian regulasi.
5. Dasar Hukum pengesampingan SE MenPAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004.
Sebagai langkah penyelesaian.
Masyarakat meminta BKN Kanreg III melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendorong DPRD Kabupaten Tangerang menggunakan fungsi pengawasannya.
Dinas Pendidikan juga diminta menjamin tidak ada satupun sekolah yang kehilangan hak belajar mengajar akibat kekosongan guru yang ditarik ke kantor dinas.
”Pemerintahan yang baik tidak melarang guru berkarier, tetapi menempatkan orang yang tepat melalui cara yang terukur. Jangan sampai puluhan siswa di sekolah dikorbankan demi mengisi kursi struktural di dinas,”pungkasnya. (red)












Komentar