PELANTIKAN 27 OKTOBER 2026: BERDASARKAN KEBUTUHAN ATAU BERDASARKAN KEMAUAN?
Analisa Mendasar Mengenai Pengangkatan Guru Menjadi Kepala Seksi Dan Kepala Bidang Di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dihubungkan Dengan SK Bupati Nomor 1105/2026, Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004, Dan Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Kekurangan Kurang Lebih 8.000 Guru_
Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*I. PERTANYAAN MENDASAR YANG MASIH TERJADI DI KALANGAN MASYARAKAT*
Ada pertanyaan mendasar yang masih terjadi di kalangan masyarakat mengenai pelantikan, mutasi dan rotasi ASN Pemkab Tangerang yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2026 berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 1105/2026.
Dalam sambutan dan pemberitaan resmi, pelantikan itu dinyatakan berdasarkan kebutuhan, dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.
Pertanyaannya: Jika pelantikan itu berdasarkan kebutuhan, lalu bagaimana dengan guru yang promosi menjadi Kepala Seksi dan Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang?
Pertanyaan itu menjadi semakin tajam karena ada dua dokumen dan satu pernyataan yang saling bertentangan secara logika:
*Pertama:* SK Bupati Tangerang Nomor 1105/2026 yang menjadi dasar pelantikan 362 ASN sebagai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.
*Kedua:* Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS Dari Jabatan Guru Ke Jabatan Non Guru, yang sampai saat ini belum dicabut serta Permendikbud riset dan teknologi no 29 tahun 2021.
*Ketiga:* Pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Supriyadi di salah satu media aktual Tangerang pada tanggal 07 Agustus 2026 bahwa Kabupaten Tangerang kekurangan kurang lebih 8.000 guru.
Tiga hal ini jika disandingkan akan melahirkan satu paradoks: Bagaimana mungkin daerah yang kekurangan 8.000 guru justru memindahkan gurunya dari sekolah ke kantor dinas menjadi Kasi dan Kabid, lalu mengklaim pelantikan itu berdasarkan kebutuhan?
*II. FAKTA YANG TIDAK DIPERSOALKAN*
Agar analisa ini adil, kita pisahkan antara fakta yang sudah jelas dan fakta yang masih perlu dibuktikan.
*Fakta 1: Pelantikan Itu Benar Dilaksanakan*
Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melantik dan mengambil sumpah/janji 362 PNS dalam jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan itu dilakukan atas dasar pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.
Pernyataan ini dikutip secara luas oleh media lokal dan oleh website resmi Pemkab Tangerang.
*Fakta 2: Surat Edaran Menteri PAN Itu Benar Ada Dan Belum Dicabut*
Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 berisi:
*Poin 1:* Masih terdapat kekurangan tenaga guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, meliputi jumlah, kualifikasi/kompetensi, dan penyebaran yang tidak merata.
*Poin 2:* Banyak terjadi pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru, terutama untuk mengisi jabatan-jabatan struktural.
*Poin 3:* Dari segi kompetensi, guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
*Poin 4:* Menteri PAN meminta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain.
*Poin 7:* Apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non guru, maka usul penambahan guru tidak akan dipertimbangkan.
Surat ini ditandatangani Menteri PAN Feisal Tamin, ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala BKN.
Sampai tulisan ini dibuat, tidak ada surat pencabutan resmi atas Surat Edaran tersebut yang dipublikasikan kepada publik.
*Fakta 3: Pernyataan Kekurangan Guru Itu Benar Disampaikan Oleh Pejabat Dinas Pendidikan*
Berdasarkan pemberitaan media tgl 7 Agustus 2026 kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa persoalan kekurangan tenaga pendidik merupakan isu yang dirasakan daerah, dan pemetaan kebutuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan masyarakat dan dikutip dalam pemberitaan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang pernah menyampaikan angka kekurangan kurang lebih 8.000 guru.
Angka 8.000 itu dalam tulisan ini dikutip sebagai pernyataan pejabat sebagaimana disampaikan kepada publik, bukan sebagai hasil audit independen penulis.
Tetapi yang terpenting bukan soal persis 8.000 atau 7.000 atau 9.000. Yang terpenting adalah: Pejabat Dinas Pendidikan sendiri mengakui bahwa Kabupaten Tangerang kekurangan guru dalam jumlah besar.
*III. PARADOKS TIGA DOKUMEN: SK, SURAT EDARAN, DAN PERNYATAAN KEKURANGAN GURU*
Jika kita sandingkan tiga dokumen itu, maka akan muncul paradoks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pernyataan “berdasarkan kebutuhan”.
*Paradoks 1: Kebutuhan Yang Mana?*
SK Bupati Nomor 1105/2026 menyatakan pelantikan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Tetapi kebutuhan organisasi yang mana yang dimaksud?
Apakah kebutuhan Dinas Pendidikan akan Kasi dan Kabid lebih mendesak daripada kebutuhan sekolah akan guru?
Jika Dinas Pendidikan kekurangan Kasi dan Kabid, maka kekurangannya dapat diisi dari ASN non guru yang memang disiapkan untuk jabatan struktural.
Tetapi jika sekolah kekurangan 8.000 guru, maka kekurangannya tidak dapat diisi oleh siapa pun kecuali oleh guru.
Logika kebutuhan yang benar adalah: Kebutuhan yang paling mendesak dan paling sulit digantikan harus didahulukan.
Kebutuhan guru di sekolah adalah kebutuhan yang paling mendesak dan paling sulit digantikan. Kebutuhan Kasi dan Kabid di kantor dinas adalah kebutuhan yang dapat diisi dari banyak jalur.
Jika yang didahulukan justru kebutuhan kantor dinas, dan yang dikorbankan justru kebutuhan sekolah, maka itu bukan logika kebutuhan. Itu adalah logika prioritas yang terbalik.
*Paradoks 2: Larangan Yang Masih Berlaku Tetapi Dilanggar Secara Terbuka*
Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 secara tegas meminta Bupati untuk menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain.
Surat itu juga menyatakan bahwa guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk jabatan struktural.
Jika Surat Edaran itu belum dicabut, maka pertanyaan yang harus dijawab Bupati adalah: Atas dasar peraturan apa pengalihan guru menjadi Kasi dan Kabid itu dilakukan, sehingga dapat mengesampingkan Surat Edaran tersebut?
Apakah ada peraturan yang lebih tinggi yang secara tegas mencabut Surat Edaran itu? Apakah ada Peraturan Menteri PANRB yang baru yang menyatakan bahwa guru boleh dialihkan secara bebas ke jabatan struktural tanpa syarat?
Jika tidak ada peraturan pencabutan, maka pengalihan itu patut diduga mengabaikan arahan kebijakan kementerian yang masih berlaku.
Halaman : 1 2 Selanjutnya












Komentar