Dalam hukum administrasi, pejabat tidak boleh mengabaikan arahan kebijakan atasannya hanya karena arahan itu sudah lama. Selama belum dicabut, arahan itu tetap harus diperhatikan.
*Paradoks 3: Jika Kekurangan Guru Akibat Pengalihan, Maka Usul Tambah Guru Tidak Akan Dipertimbangkan*
Poin 7 Surat Edaran itu sangat tegas: Apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non guru, maka usul penambahan guru tidak akan dipertimbangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, jika Kabupaten Tangerang memindahkan gurunya menjadi Kasi dan Kabid, lalu kemudian mengajukan usul penambahan guru kepada pusat dengan alasan kekurangan guru, maka usul itu dapat ditolak karena kekurangan itu diciptakan sendiri oleh daerah.
Ini adalah konsekuensi yang sangat serius.
Bupati tidak dapat di satu sisi memindahkan guru ke jabatan struktural, dan di sisi lain mengeluh kekurangan guru dan meminta tambah formasi guru.
Itu adalah sikap yang kontradiktif.
*IV. ANALISA DISKRESI: KEBUTUHAN ATAU KEMAUAN?*
Diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi bukan kewenangan bebas tanpa batas. Diskresi yang sah harus memenuhi 6 syarat:
1. Sesuai dengan tujuan pemberian diskresi, yaitu untuk kepentingan umum.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang masih berlaku.
3. Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, berupa data dan analisis jabatan.
5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
6. Dilakukan dengan itikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menguji apakah pelantikan guru menjadi Kasi dan Kabid itu diskresi untuk kebutuhan atau untuk kemauan, kita gunakan 6 ujian berikut:
*UJIAN 1: UJIAN ANALISIS JABATAN*
Pertanyaan: Apakah ada dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang membuktikan bahwa Dinas Pendidikan kekurangan Kasi dan Kabid dan kekurangannya hanya dapat diisi oleh guru?
Jika dokumen itu tidak ada, maka diskresi itu tidak didasarkan pada kebutuhan yang terukur.
Kebutuhan harus dibuktikan dengan dokumen, bukan dengan pernyataan lisan “ini kebutuhan organisasi”.
*UJIAN 2: UJIAN UJI KOMPETENSI*
Pertanyaan: Apakah guru-guru yang diangkat menjadi Kasi dan Kabid itu telah mengikuti uji kompetensi manajerial, uji kompetensi teknis, dan uji kompetensi sosio kultural yang sah dan dapat ditunjukkan hasilnya?
Surat Edaran 2004 menyatakan guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk jabatan struktural. Penilaian itu dapat dibantah, tetapi bantahannya harus dengan hasil uji kompetensi, bukan dengan keyakinan pribadi.
Jika tidak ada hasil uji kompetensi yang dapat ditunjukkan, maka pengangkatan itu patut diduga mengabaikan meritokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
*UJIAN 3: UJIAN DAMPAK TERHADAP KEKURANGAN GURU*
Pertanyaan: Apakah Bupati dan Dinas Pendidikan telah menghitung dampak pengangkatan guru-guru tersebut terhadap kekurangan guru di sekolah asal?
Jika Kabupaten Tangerang kekurangan kurang lebih 8.000 guru, maka setiap guru yang dipindahkan dari sekolah ke kantor dinas akan menambah kekurangan menjadi 8.001, 8.002, 8.003, dan seterusnya.
Apakah ada peta yang menunjukkan bahwa guru-guru yang dipindahkan itu berasal dari sekolah yang kelebihan guru, bukan dari sekolah yang kekurangan guru?
Jika guru yang dipindahkan itu berasal dari sekolah yang sudah kekurangan guru, maka diskresi itu sulit dikatakan untuk kebutuhan. Karena kebutuhan sekolah justru dikorbankan.
*UJIAN 4: UJIAN PERBANDINGAN DENGAN ASN NON GURU*
Pertanyaan: Apakah ada ASN non guru di Dinas Pendidikan yang sudah bertahun-tahun menjadi pelaksana, pengawas, atau pejabat fungsional, memiliki kompetensi manajemen pendidikan, dan kinerja yang baik, tetapi tidak dipromosikan menjadi Kasi dan Kabid, justru guru yang dipromosikan?
Dalam sistem meritokrasi, yang dipromosikan adalah yang paling kompeten, bukan yang paling dekat.
Jika ada ASN non guru yang lebih senior dan lebih berpengalaman dalam manajemen pendidikan tetapi dilewati, maka publik berhak menduga bahwa promosi itu didasarkan pada kemauan, bukan pada kebutuhan.
*UJIAN 5: UJIAN PERTIMBANGAN TEKNIS BKN*
Pertanyaan: Apakah BKN Kanreg III Bandung sudah memberikan pertimbangan teknis atas pengangkatan guru-guru tersebut, dan apakah pertimbangan teknis itu secara khusus membahas Surat Edaran SE/15/M.PAN/4/2004 dan pernyataan kekurangan 8.000 guru?
Jika BKN hanya memberikan klarifikasi umum tetapi belum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus guru menjadi Kasi dan Kabid ini, maka pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan.
*UJIAN 6: UJIAN TRANSPARANSI*
Pertanyaan: Apakah Bupati dan BKPSDM bersedia membuka kepada DPRD dan publik: Daftar nama guru yang diangkat, asal sekolahnya, hasil uji kompetensinya, dan analisis jabatannya?
Keterbukaan akan menghentikan fitnah. Ketertutupan akan memelihara kecurigaan.
Diskresi untuk kebutuhan tidak takut dibuka. Diskresi untuk kemauan akan selalu takut dibuka.
*V. LEBIH DEKAT KEPADA KEMAUAN JIKA 6 UJIAN TIDAK DAPAT DIJAWAB*
Berdasarkan analisa di atas, jawaban atas pertanyaan: Pelantikan, mutasi dan rotasi ASN Kabupaten Tangerang berdasarkan kebutuhan ataukah berdasarkan kemauan? Dapat dijawab dengan rumus berikut:
*Jika Bupati dapat menunjukkan 5 dokumen ini, maka pelantikan itu adalah berdasarkan KEBUTUHAN:*
1. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang membuktikan Dinas Pendidikan kekurangan Kasi dan Kabid dan hanya guru yang dapat mengisinya.
2. Dokumen Hasil Uji Kompetensi yang membuktikan guru-guru tersebut lulus uji kompetensi manajerial dan teknis.
3. Dokumen Peta Kebutuhan Guru yang membuktikan guru-guru yang dipindahkan berasal dari sekolah yang kelebihan guru, bukan dari sekolah yang kekurangan guru.
4. Dokumen Pertimbangan Teknis BKN yang menyatakan pengangkatan tersebut sesuai aturan dan telah mempertimbangkan Surat Edaran 2004.
5. Dokumen yang menjelaskan secara hukum bagaimana Surat Edaran 2004 yang belum dicabut itu dapat dikesampingkan.
Jika 5 dokumen itu ada dan dapat ditunjukkan, maka pelantikan itu adalah pelantikan berdasarkan kebutuhan.
*Jika Bupati tidak dapat menunjukkan 5 dokumen itu, maka pelantikan itu patut diduga lebih dekat kepada KEMAUAN.*
Karena:
– Kebutuhan tidak dapat dibuktikan tanpa dokumen.
– Kebutuhan yang mengorbankan 8.000 kekurangan guru demi mengisi jabatan Kasi dan Kabid adalah kebutuhan yang terbalik.
– Kebutuhan yang mengabaikan Surat Edaran Menteri yang belum dicabut adalah kebutuhan yang tidak taat asas.
– Kebutuhan yang tidak melalui uji kompetensi adalah kebutuhan yang mengabaikan meritokrasi.
Diskresi untuk kemauan memiliki 5 ciri:
1. Tidak ada analisis jabatan, yang ada hanya keinginan pimpinan.
2. Tidak ada uji kompetensi yang dapat ditunjukkan, yang ada hanya penunjukan langsung.
3. Tidak memperhatikan kekurangan guru, yang diperhatikan hanya kebutuhan jabatan di kantor dinas.
4. Melewati ASN non guru yang lebih senior dan lebih berpengalaman.
5. Tidak transparan dan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
*VI. REKOMENDASI YANG RASIONAL DAN AMAN*
Tulisan ini tidak meminta agar SK Bupati Nomor 1105/2026 dibatalkan secara sepihak. Pembatalan SK harus melalui mekanisme hukum yang sah.
Tulisan ini merekomendasikan 4 langkah yang rasional, konstitusional, dan aman:
*1. Bupati Harus Membuka Dokumen Secara Transparan*
Bupati melalui BKPSDM harus membuka kepada DPRD dan publik: Hasil uji kompetensi, analisis jabatan, peta kebutuhan guru, dan pertimbangan teknis BKN atas pengangkatan guru menjadi Kasi dan Kabid di Dinas Pendidikan.
*2. BKN Kanreg III Harus Melakukan Pemeriksaan Menyeluruh*
BKN Kanreg III Bandung tidak cukup hanya memberikan klarifikasi. BKN harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengangkatan guru menjadi Kasi dan Kabid dalam pelantikan 27 Oktober 2026, termasuk memeriksa kesesuaian dengan Surat Edaran SE/15/M.PAN/4/2004 dan pernyataan kekurangan kurang lebih 8.000 guru.
*3. DPRD Kabupaten Tangerang Harus Menggunakan Fungsi Pengawasan*
DPRD Kabupaten Tangerang melalui Komisi yang membidangi pendidikan dan kepegawaian berhak meminta penjelasan dari Bupati, BKPSDM, dan Dinas Pendidikan mengenai dasar hukum pengangkatan tersebut. DPRD berhak meminta dokumen analisis jabatan dan uji kompetensi.
*4. Dinas Pendidikan Harus Menjamin Tidak Ada Sekolah Yang Kehilangan Guru*
Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa pemindahan guru-guru tersebut tidak menyebabkan ada sekolah yang kehilangan guru dan siswa yang kehilangan hak untuk diajar. Jika ada sekolah yang kehilangan guru, maka Dinas Pendidikan harus segera mengisi kekosongan tersebut dan menjelaskan kepada publik.
*VII. PENUTUP*
Pertanyaan masyarakat itu sangat mendasar dan sangat logis: Bagaimana mungkin pelantikan dikatakan berdasarkan kebutuhan, jika daerah kekurangan 8.000 guru tetapi gurunya justru dipindahkan menjadi Kasi dan Kabid?
Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan pernyataan “ini kebutuhan organisasi”. Pertanyaan itu hanya dapat dijawab dengan dokumen.
Jika dokumen itu ada, tunjukkanlah. Maka kecurigaan akan hilang.
Jika dokumen itu tidak ada, maka publik berhak bertanya lebih lanjut: Apakah ini kebutuhan, atau kemauan?
*Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang melarang guru untuk berkarier. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menempatkan guru yang tepat di tempat yang tepat, melalui cara yang tepat, dan dengan alasan yang tepat.*
*Dan cara yang tepat itu harus dapat dibuktikan dengan dokumen, bukan hanya dengan pernyataan.*
*Karena ketika guru dipindahkan dari sekolah yang kekurangan guru menjadi pejabat di kantor dinas, yang dikorbankan bukan hanya satu guru. Yang dikorbankan adalah puluhan siswa di sekolah asal yang kehilangan gurunya, dan masa depan pendidikan Kabupaten Tangerang.*
*Catatan Penulis:* Tulisan ini adalah opini dan analisa hukum administrasi berdasarkan dokumen publik berupa SK Bupati Tangerang Nomor 1105/2026 sebagaimana dikutip media, Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004, dan pernyataan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang kekurangan guru sebagaimana dikutip media. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, menghakimi, atau menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak mana pun. Tulisan ini disampaikan sebagai partisipasi publik dalam rangka menjaga kualitas tata kelola kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (***)
Halaman : 1 2












Komentar