KOTA BATU – Polemik penutupan akses Jalan Usaha Tani (JUT) di Lingkungan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur memasuki babak baru.
Persoalan yang sebelumnya menuai protes dari sejumlah petani akhirnya menemukan titik temu melalui mediasi yang digelar di tingkat kelurahan.
Mediasi berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Kelurahan Songgokerto, Kamis (13/8/2026), mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan petani dan warga Songgoriti, Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (LIPAN RI), pihak Yayasan IIBS Al-Izzah, Camat Batu, Lurah Songgokerto, Ketua RW 01, Ketua RW 02, serta sejumlah petani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Berita Acara Mediasi Pembangunan Jalan Akses Petani Nomor 591/04 135.79.01.1003/2026, disebutkan bahwa persoalan bermula dari penutupan akses jalan yang selama ini digunakan petani untuk menuju lahan pertanian.
Jalur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas pertanian. Selain menjadi akses menuju lahan, jalan juga digunakan untuk membawa alat pertanian serta mengangkut hasil panen. Kondisi semakin menjadi perhatian setelah berdirinya pagar beton yang dalam berita acara disebut diduga berkaitan dengan pihak Yayasan IIBS Al-Izzah.
Penutupan akses tersebut kemudian mendapat keberatan dari sejumlah petani pemilik lahan sawah di kawasan Songgoriti. Mereka menyampaikan aspirasi melalui Turimin yang didampingi LIPAN RI.
Koordinator LIPAN RI Malang Raya, Aris Pratomo, SH, hadir sebagai pendamping warga dan petani Songgoriti. Sementara itu, pihak Yayasan IIBS Al-Izzah diwakili A. Sohibud Dawam.
Mediasi dipimpin langsung Lurah Songgokerto, Farianto Masrul, S.Sos. Dari pertemuan tersebut, para pihak akhirnya menyepakati sejumlah poin sebagai solusi atas persoalan akses jalan pertanian.
Petani Rela Berikan Sebagian Lahan
Salah satu poin penting hasil mediasi adalah kesediaan para petani untuk menyediakan sebagian lahannya sebagai akses jalan baru. Lahan yang disiapkan memiliki ukuran minimal lebar 1,5 meter dengan panjang sekitar 300 meter.
Pembangunan akses tersebut akan dilakukan secara bersama-sama. Dalam berita acara juga disebutkan bahwa pada Agustus 2026 akan dilakukan proses perataan lahan milik Yayasan IIBS Al-Izzah menggunakan alat berat sebagai bagian dari pembangunan akses jalan baru.
Kesediaan petani memberikan sebagian lahannya menjadi bagian penting dari penyelesaian polemik. Mereka berharap jalan baru tersebut mampu menggantikan akses yang sebelumnya digunakan dan dapat kembali menunjang aktivitas pertanian.
Aris Pratomo menegaskan, sejak awal warga petani Songgoriti sebenarnya telah bersedia memberikan sebagian lahan untuk dijadikan akses jalan.
“Warga petani Songgoriti sebenarnya sejak awal telah sepakat untuk melepas sebagian lahan pertanian untuk dijadikan akses jalan, dengan harapan pihak Al-Izzah turut serta berpartisipasi memberikan dukungan material bahan pembuat jalan, sebab pihak yayasan telah menutup akses yang selama ini digunakan para petani,” tegas Aris.
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus diwujudkan melalui tindakan nyata sehingga akses bagi petani tidak kembali menjadi persoalan di kemudian hari.
Al-Izzah Siap Berkontribusi
Pihak Yayasan IIBS Al-Izzah melalui A. Sohibud Dawam menyatakan kesediaannya memenuhi kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara mediasi.
Ia mengatakan, pihak yayasan akan terus berkoordinasi dengan para petani, khususnya terkait teknis pelaksanaan pembangunan jalan.
“Kami tetap akan menjalankan kesepakatan sesuai yang telah tertera pada berita acara tersebut, dengan akan berkoordinasi bersama para petani dalam hal teknis pengerjaan jalan paling lambat sebelum akhir bulan Agustus telah dikerjakan,”ujarnya.
Kesepakatan tersebut juga mengatur bahwa apabila terdapat persoalan terkait lahan, pihak pertama akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua RW 01 dan Ketua RW 02.
Sementara hal-hal yang belum tercantum dalam berita acara akan dibahas kembali melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Realisasi Jalan Jadi Perhatian
Dengan tercapainya kesepakatan, perhatian masyarakat kini bergeser dari persoalan penutupan akses menuju realisasi pembangunan jalan baru. Kesepakatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen mediasi, tetapi benar-benar diwujudkan di lapangan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Komentar