KABUPATEN TANGERANG – Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini menghadirkan tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II sebagai salah satu narasumber dengan agenda Sharing Session Pembangunan ZI Menuju WBBM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sharing session disampaikan langsung oleh Kepala KPKNL Tangerang II, Desak Putu Jeny sekaligus memberikan sosialisasi Anti Korupsi. Adapun Mufid Hamdani selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) sekaligus Ketua Tim Keberlanjutan ZI WBBM KPKNL Tangerang II, serta Octa Dwinanda selaku Kepala Seksi Piutang Negara (PN) sekaligus Ketua Pengungkit Manajemen Perubahan Keberlanjutan ZI WBBM turut membagikan success story dan pengalaman dalam melaksanakan Pembangunan ZI.
Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memperoleh penguatan terkait strategi pembangunan Zona Integritas dan pencegahan Anti Korupsi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan perubahan, membangun budaya kerja yang berintegritas, serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, juga telah dilaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Evaluasi tersebut menjadi momentum untuk meninjau capaian pembangunan Zona Integritas sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperkuat.
Dalam kesempatan tersebut, Tunggal Cahyoadi selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja setiap pegawai, bukan sekadar pemenuhan dokumen atau indikator penilaian.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Komentar