Keempat, meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui kantor regional yang berwenang melakukan pembinaan atau menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangannya apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan manajemen ASN.
Jangan Biarkan Persoalan Kepegawaian Berlarut-larut
Edwin Purnama menegaskan bahwa kritik terhadap manajemen ASN harus ditempatkan sebagai upaya mendorong perbaikan birokrasi, bukan sekadar polemik mengenai jabatan seseorang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan jawaban yang jelas atas persoalan yang berkembang agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa tata kelola kepegawaian dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Birokrasi yang bersih dan melayani harus dibangun melalui tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel. Jika terdapat persoalan dalam pengisian maupun evaluasi jabatan, pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan,” demikian substansi desakan tersebut.
Hingga informasi dalam naskah ini disusun, keterangan resmi dari Pemkab Tangerang maupun BKPSDM mengenai tiga persoalan tersebut masih perlu dimintakan untuk mengonfirmasi status jabatan, dasar kebijakan, dan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan.
Publik kini menunggu langkah konkret Pemkab Tangerang. Evaluasi yang transparan, penjelasan yang dapat diuji, dan pengisian jabatan sesuai ketentuan menjadi penting agar persoalan administrasi kepegawaian tidak berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga. ***
Halaman : 1 2
Komentar