JAKARTA – BNPB menerima bantuan yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan dan anak-anak korban gempa M7,7 Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (23/8). Dukungan tersebut berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan mitra pembangunan.
Penyaluran bantuan diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengelola dan mengoordinasi Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Langkah ini merupakan bentuk respons cepat dan sinergi lintas sektor guna memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak di tujuh kabupaten yang selama ini belum terjangkau bantuan secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bantuan dengan total seberat 46,6 ton ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati yang didampingi tenaga ahli Kepala BNPB Mayjen (Purn) Sun Suripto. Turut hadir perwakilan dari belasan mitra donatur dan dunia usaha, seperti APSAI, APNIA, Danone, APJI, Muslimat NU, PWKI, IWAPI, Unilever, PERKIN dan Nestlé.
“Pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama pascabencana. Namun, penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi dan sinergi yang solid serta efektif. Berdasarkan koordinasi dengan dinas di daerah,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya.
Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, kementeriannya mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak yang spesifik bagi perempuan dan anak yang harus segera dipenuhi.
Bantuan yang diberikan berupa nutrisi balita dan anak, air minum kemasan dan makanan olahan dan logistik siap saji.
Selain bantuan makanan, Kemen PPPA dan mitra pembangunan menyalurkan bantuan sanitasi, hygiene dan kesehatan, seperti popok bayi, pembalut, sabun, pasta dan sikat gigi dan losion anti-nyamuk.
Bantuan non-makanan yang diberikan juga berupa pakaian anak dan dewasa, mukena, abaya, handuk, perlengkapan tidur selimut, sarung, dan buku edukasi psikososial, seperti buku cerita dan mewarnai.
Sebelum menentukan jenis bantuan yang akan diberikan, rapat koordinasi internal terlebih dahulu dilakukan antara Kemen PPPA, Dinas P3A Provinsi serta tujuh Kabupaten terdampak di NTT. Hasil pemetaan kebutuhan mendesak tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam pertemuan daring bersama para mitra pembangunan yang menyambutnya dengan komitmen serta solidaritas tinggi.
Sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memastikan perlindungan serta pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak di NTT, selama masa pemulihan.
BNPB terus berkoordinasi secara intensif dengan Pos Pendukung Logistik di Labuan Bajo dan Maumere, Kementerian PPPA, serta otoritas terkait guna memastikan seluruh pengelolaan dan pendistribusian bantuan menuju target masyarakat terdampak berjalan dengan aman, lancar, dan tepat sasaran.
Berton SP Panjaitan, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Komentar