Program MBG, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Minta BGN bersama Mitranya Gerak Cepat Tangani Laporan Masyarakat

KABUPATEN TANGERANG, ONLINEPANTURA.COM – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati, Intan Nurul Hikmah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama para mitranya lebih responsif dan bergerak cepat manindaklanjuti dan menangani laporan masyarakat terkait komposisi dan kondisi makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hal tersebut diungkapkan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang saat menghadiri pertemuan evaluasi dan koordinasi Program MBG bersama BGN di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (26/02/26).

“Kami mohon BGN dan seluruh mitra kerjanya termasuk SPPG dan pihak terkait lainnya lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya komposisi dan kondisi makanan program MBG,” tegas Bupati Maesyal Rasyid.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu investasi yang besar untuk bangsa, untuk memutus mata rantai persoalan gizi yang masih menjadi tantangan kita bersama. Program MBG bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memastikan kualitas generasi penerus bangsa benar-benar terjaga dan terpenuhi kebutuhan gizinya dengan baik.

“Jadi makanan yang diberikan itu harus segar, bersih, bebas dari bakteri dan sebagainya sehingga makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap gizi anak-anak kita,” tandasnya.

Lanjut dia, keberadaan SPPG sebagai garda terdepan sangat menentukan keberhasilan program MBG. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk membantu memfasilitasi perijinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu tanggung jawab SPPG.

“Ada sekitar 170 SPPG telah menjalankan program makan bergizi gratis yang di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan proses perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Dinas Kesehatan siap bantu rekomendasinya dan nanti dokumennya dikeluarkan oleh DPMPTSP,”imbuhnya.

Pihaknya juga meminta dibentuk forum atau koordinator SPPG di Kabupaten Tangerang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait permasalah yang terjadi dalam pelaksanaam MBG di Kabupaten Tangerang.

“Kami inginnya SPPG di Kabupaten Tangerang ini harus dibentuk koordinatornya. Koordinatornya siapa, penanggung jawabnya siapa, supaya kami bisa komunikasi,” ujarnya.

(hms)