Pandeglang - Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa di 96 Desa.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, mengungkapkan pemeriksaan ini merupakan bagian dari program tahunan yang bertujuan mengidentifikasi risiko kesalahan yang berulang, terutama terkait kepatuhan pengelolaan keuangan.
“Pemeriksaan ini mencakup semua program yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta bantuan keuangan dari provinsi tahun 2023 dan semester pertama tahun 2024,”jelas Hasan Bisri pada Rabu, 9 September 2024.
Hasan menyatakan pemeriksaan dana desa dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada desa dalam mengelola anggaran. Jika ditemukan adanya kesalahan dalam pengelolaan anggaran, hasil temuan tersebut akan ditindaklanjuti hingga terselesaikan.
“Hasil audit kami memberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki, seperti kesalahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh),”ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa desa yang sedang diperiksa tersebar di Kecamatan Banjar, Sukaresmi, Patia, Cikeudal, Labuan, Cibitung, Cigeulis, Sindangresmi, Picung, dan Cikeusik. Tim yang terdiri dari sejumlah auditor saat ini sedang melakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa.
“Saat ini, proses pemeriksaan sedang berlangsung. Tujuannya, selain memberikan pembinaan, kami juga ingin memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur standar dan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Hasan menegaskan, hasil temuan pemeriksaan dana desa yang dilakukan Inspektorat akan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk ditindaklanjuti oleh desa terkait. Jika temuan tidak ditindaklanjuti oleh desa, maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Kami koordinasikan dengan DPMPD. Jika tidak selesai, kami serahkan kepada APH (aparat penegak hukum),”ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan sesuai dengan program kerja tahunan. Menurutnya bahwa tugas pemeriksaan merupakan bagian dari program kerja Inspektorat.
“Itu program kerja mereka, ada target sejumlah desa dan OPD setiap tahunnya. Ini merupakan program kerja pemeriksaan yang rutin,”ucapnya.
Kata Ali Fahmi bahwa pemeriksaan rutin tidak bisa diartikan sebagai adanya indikasi pelanggaran, kecuali jika ada laporan pengaduan.
“Pemeriksaan rutin itu mencakup berbagai aspek, seperti kinerja dan kehadiran. Semua diperiksa,”jelasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja OPD maupun desa, dan temuan yang ada akan ditindaklanjuti.
“Jika ditemukan adanya temuan, pasti akan ditindaklanjuti. Jadi, ini memang program kerja rutin,” tutupnya.(Red)
