Serang - Polda Banten ikuti zoom meeting Dialog Publik Divhumas Polri dengan tema “Pilpres 2024 : Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju” bertempat di ruang vicon Polda Banten pada Rabu (11/10).
Kegiatan dipandu oleh moderator Firstian Griec, materi diisi oleh Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman, Ahli Komunikasi Politik/Dosen Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Dra. Lely Arriane, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Kegiatan diikuti Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto didampingi para Kasubbid Bidhumas Polda Banten dihadiri perwakilan Bawaslu dan tokoh masyarakat.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan kegiatan tersebut. “Hari ini Polda Banten mengikuti dialog publik dalam rangka memperkuat Pemilu damai dan demokrasi menuju Indonesia maju,” kata Didik.
Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan dalam menghadapi Pemilu 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata. “Dalam menghadapi Pemilu Polri telah menyiapkan Operasi Mantap Brata yang memiliki konsep keterpaduan antara TNI-Polri, Penyelenggara Pemilu dan Pemda dalam melaksanakan pengamanan tahapan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, memanfaatkan teknologi informasi, mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan didukung kegiatan penegakan hukum,” katanya.
“Tujuan nya adalah terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pemilu serentak 2023-2024, dilaksanakan selama 222 hari mulai November 2023-Oktober 2024 dengan mengedepankan giat preemtif dan preventif,” tambahnya.
Firman menjelaskan tugas pokok pelaksanaan Ops Mantap Brata. “Tugas pokok Polri menyelenggarakan Ops terpusat Mantap Brata oleh Mabes Polri dan Satwil dengan didukung TNI, Instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya dalam rangka Pam tahapan Pemilu 2024 meliputi persiapan penetapan capres dan cawapres, kampanye, masa tenang, pungut dan hitung suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pengucapan sumpah janji Presiden dan Wapres,” jelasnya.
Ahli Komunikasi Politik/Dosen Ilmu Komunikasi Prof. Dr. Dra. Lely Arriane menjelaskan fungsi komunikasi Politik dalam konsolidasi Demokrasi. “ Setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu,” kata Lely.
“Aktor politik dibagi menjadi politisi, profesional aparat, aktivis, masyarakat penyampai aspirasi, jurnalis peliput siaran politik, Komunikasi politik untuk konsolidasi demokrasi adalah komunikasi politik untuk memperkuat, mempersatukan, memperteguh atau menggabungkan beberapa elemen komunikasi publik menjadi satu,” tambahnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan upaya pencegahan Bawaslu ditekankan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat. “Upaya pencegahan Bawaslu ditekankan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia,” ucapnya.
Rahmat menjelaskan pihaknya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. “Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan. Fakta bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu masih rendah, membuat Bawaslu membentuk pengawasan partisipasif sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang ber integrasi,” jelasnya.
Rahmat menjelaskan Misi dan Visi dari Bawaslu RI. “Misi Bawaslu adalah mencetak kader kader pengawas partisipasif Yang Trampil, Berdedikasi dan ber integritas, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, mengembangkan pusat pendidikan dan inovasi pengawasan Partisipatif, menciptakan simpul simpul pengawasan partisipasif di masyarakat, dan Visi Bawaslu adalah terwujudnya pengawasan Partisipatif secara mandiri di masyarakat,” ujarnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan mengelola konflik diantara kelompok kelompok politik secara damai dan berfungsi sebagai sarana integrasi nasional. “Perlu dipahami sebagai mekanisme mengelola konflik diantara kelompok kelompok politik secara damai dan berfungsi sebagai sarana integrasi nasional, keterlibatan para pihak merupakan variabel penting pengabaian terhadap salah satu pihak berdampak terhadap tingkat kepercayaan,” kata Hasyim.
“Tantangan Pemilu 2024 adalah tingginya suara tidak sah di Pemilu 2019 (17,5 juta), maraknya hoax, disinformasi , ujaran kebencian, isu SARA,” tambah Hasyim.
Hasyim menjelaskan kebanyakan masyarakat di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi. “Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan internet untuk mencari informasi. Karenanya informasi yang beredar dan tersedia harus falid dan mudah untuk ditelusuri kebenarannya, KPU harus dapat menyebarluaskan informasi kepemiluan agar dapat diketahui publik sesuai peraturan perundang undangan” kata Hasyim.
Hasyim berharap pihak stakeholder dapat memfilter dan mengawasi informasi yang dibuat individu. “Karena dasar itulah konten konten di media sosial harus difilter dan diawasi oleh stakeholder terkait agar informasi yang dibuat individu tidak mengandung disinformasi yang mudah di belokan untuk kepentingan pihak pihak tertentu,” tutup Hasyim. (rls/Bidhumas)
