Kota Tangerang - Pemkot Tangerang akhirnya mengambil langkah hukum atas pengunggah video viral yang disebarkan melalui sebuah akun media sosial, yang berisikan tentang keributan ASN Pemkot Tangerang dan pemilik sebuah ruko di Cimone.
Melalui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang, Lia Dahlia di Tangerang, Selasa (22/8) mengatakan laporan tersebut telah disampaikan melalui Sentra Layanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Tangerang Kota.
"Tadi malam kami sudah buat laporan resmi terhadap penggunggah video yang menarasikan Pemkot bongkar paksa ruko," kata Lia dalam keterangannya.
Menurut dia, akibat postingan di akun tiktok tersebut yang menyebutkan "Ruko Punya Kita, Tapi Sesuka Pemkot Tangerang Bongkar Pajak Kita Bayar Sertifikat Sudah Hak Milik," turut menimbulkan kegaduhan pada sosial media.
Oleh karena itu, agar tidak ada kesimpangsiuran, Pemkot berupaya menempuh jalur hukum salah satunya yaitu dengan melaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kepada pihak pemosting video.
"Langkah ini kami ambil agar masyarakat juga bisa melihat bahwa pemerintah bertindak sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Dan kami tidak mau berpolemik, karena nyata aset ini milik Pemkot dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Lia juga kembali menegaskan, pihak Pemkot dalam proses pengamanan aset tersebut telah melalui prosedur dan tahapan yang diatur oleh undang-undang.
Dirinya berharap kalaupun ada pihak yang merasa dirugikan atas proses pengamanan aset tersebut bisa melakukan langkah hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Saya menyesalkan langkah yang diambil penggugah video, kalau ingin menyelesaikan masalah silahkan tempuh jalur hukum. Jangan menyebar konten yang malah menimbulkan kegaduhan dan terkesan membohongi publik," kata dia.
Untuk selanjutnya, Pemkot Tangerang menyerahkan proses penyelesaian persoalan tersebut ke Polres Metro Tangerang. "Kami percayakan proses penegakan hukumnya ke pihak kepolisian," pungkasnya.
Mendapati hal ini, tak urung menimbulkan berbagai macam komentar penggiat sosial dan publik. Salah satunya dari Saipul Basri atau biasa di panggil Marcel.
Pada awak media Marcel mengatakn bahwa dalam persoalan ini dirinya tidak bicara siapa yang benar atau siapa yang salah. Ia hanya menyayangkan sikap pemerintah terhadap masyarakatnya.
"Ini sudah suatu tindakan represif pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam bertindak dan melakukan langkah dalam urusan ini dan bukan sebaliknya" ujar Marcel.
Menurutnya, jika memang Pemkot Tangerang merasa sudah benar dengan tindakannya dalam hal permasalahan ruko yang terjadi tak perlu mengambil langkah hukum terhadap si pengunggah video tersebut.
"Jika memang benar itu milik Pemkot dalam kacamata hukum, maka ga usah Baper pake buat laporan polisi segala. Kan bisa dengan cara lain" sesalnya
Sebagai informasi, sebelumnya beredar video adu argumentasi antara pegawai Pemkot Tangerang dengan seseorang yang mengaku pengacara pemilik ruko.
Video tersebut dinarasikan Pemkot bongkar ruko padahal pemilik punya sertifikat. Namun dalam klarifikasinya pihak Pemkot Tangerang menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan pembongkaran, namun melakukan pengamanan atas aset yang telah menjadi milik Pemkot atas putusan Kasasi PTUN Nomor W2.TUN.7/1787/HK.06/XI/2021 dan Nomor 656K/TUN/2022. (JTR/Rls)
