Kabupaten Tangerang - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar meluncurkan buku panduan penggunaan APBDes untuk peneyediaan rumah layak huni bagi warga di Kabupaten Tangerang bertempat di ICS BSD Tangerang, tepat pada pukul 08.00 WIB.
Peluncuran buku ini dihadiri para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, seperti Desa Ketapang, Desa Gunungsari, Desa Sasak, Desa Tanjung Anom, dan Desa Margamulya.
Mengacu pada UU tentang perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, maupun memiliki rumah yang layak di lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Namun berdasarkan data PUPR per Agustus 2021, masih terdapat sekitar 29,45 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Di Tangerang sendiri, sampai tahun 2022, baru sekitar 36,48% rumah layak huni yang dapat dibangun maupun di rehabilitasi bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah.
Kebanyakan dari rumah-rumah tersebut belum memenuhi standar kaidah rumah yang aman, terutama aman dari bencana. Salah satu penyebabnya kemungkinan akibat minimnya pengetahuan masyarakat Tangerang tentang kriteria rumah yang layak huni, aman, dan sehat.
Sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang layak di Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang membuat buku panduan tentang mekanisme penyediaan perumahan dan permukiman dengan memanfaatkan sumber dana pemerintah, yaitu melalui APBDes.
Melalui kata sambutannya dalam peluncuran buku panduan tersebut, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan harapannya bahwa masyarakat bisa secara leluasa mengakses informasi tentang dana untuk penyediaan rumah layak huni.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap dengan adanya buku panduan ini, masyarakat dapat lebih mudah dan leluasa mengakses informasi maupun panduan dalam menggunakan APBDes untuk menyediakan rumah layak huni.
Hal itu merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memastikan warga khususnya mereka yang berpenghasilan rendah mendapatkan akses penyediaan rumah layak huni”.
Di tengah acara peluncuran tersebut, para hadirin yang hadir juga diajak mengikuti acara bedah buku guna memberikan pengetahuan serta pemahaman yang lebih konkrit mengenai penggunaan APBDes untuk penyediaan rumah layak huni. Pemerintah berharap para pemerintah desa dapat berperan lebih aktif dalam penyediaan rumah layak huni.
Sebagai organisasi kemanusiaan yang berfokus pada penyediaan hunian yang layak di Indonesia dan telah berkontribusi puluhan tahun dalam pembangunan dan perbaikan rumah di Tangerang, dan juga turut dalam penyusunan buku panduan tersebut.
Habitat Indonesia melalui DIrektur Nasional nya, Susanto, menyampaikan,“Habitat merasa senang dapat terlibat dalam penyusunan buku panduan ini, pengadaan buku panduan ini menjalani salah satu langkah yang praktis dan nantinya secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan dan perbaikan rumah layak huni di Tangerang.
Bagaimanapun, jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan pengertian dalam memberdayakan sumber dana dari pemerintah untuk penyediaan rumah layak huni, sinergi akan terbangun dengan Habitat yang tentunya dapat membantu untuk lebih cepat menuntaskan permasalahan hunian tidak layak di Tangerang.
Susanto menyampaikan harapannya setidaknya akan ada percepatan pembangunan hunian yang layak secara merata di Indonesia, khususnya di Tangerang yang diharapkan bisa mencapai 50% bahkan lebih,"jelasnya.
Senada dengan Habitat, Catholic Relief Services (CRS) yang bekerjasama dengan Habitat for Humanity dalam penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang melalui Country Managernya, Yenni Suryani yang juga turut memberi dukungan dalam penyusunan buku ini menyampaikan bahwa, “Sebagai lembaga kemanusiaan internasional, salah satu mandat CRS adalah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak bencana, memenuhi kebutuhan dasarnya agar mereka bisa tetap memiliki kehidupan yang bermartabat.
Namun pemenuhan kebutuhan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, perlu kerjasama, koordinasi dan kontribusi dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat itu sendiri.
CRS menghargai dan mendukung usaha pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menjadikan APBDes sebagai sumberdaya yang bisa digunakan untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Upaya ini bisa berkontribusi bagi percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Rumah yang layak dan aman juga diharapkan bisa mengurangi resiko yang mungkin timbul dari bencana (seperti banjir, gempa bumi, dll.) di masa datang,"jelasnya.
(rls/Jamal)
