Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa di Kabupaten Serang ditangkap

Selasa, Oktober 19, 2021 | 02:40 WIB Last Updated 2021-10-20T22:59:20Z
Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap mantan Kepala Desa Kepandean periode 2012-2018 yang berinisial YS (43) pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 19.00 ditangkap karena korupsi dana desa senilai Rp. 695.659.000,-


Serang - Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap mantan Kepala Desa Kepandean periode 2012-2018 yang berinisial YS (43) pada Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 19.00 ditangkap karena korupsi dana desa senilai Rp. 695.659.000,-


Diduga menyalah gunakan Anggaran Dana Desa (ADD), Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap pelaku Tindak Pidana Korupsi.


Disampaikan, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka YS mantan Kepala Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang periode 2012 sampai 2018.


"Ya, benar Polres Serang Polda Banten berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kepandean," ujar Shinto Silitonga pada Senin (18/10).


Penangkapan tersebut dilakukan, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah di Desa Kepandean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Banten.


Shinto Silitonga menerangkan bahwa modus tersangka YS menggunakan dana desa umtuk kepentingan pribadi, sehingga YS tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai Kepala Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 695.659.000,-


“Untuk tersangka YS saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Serang guna proses penyidikan lebih lanjut,” kata Shinto Silitonga.


Adapun barang bukti didapat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dokumen Pencairan Dana Desa, print out Rekening Koran, SK pengangkatan Kepala Desa dan Laporan Realisasi Anggaran.


“Tersangka dikenakan hukuman sesuai dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup Shinto. 



(Bidhumas)

×
Berita Terbaru Update