 |
| Andi Supriadi Pemerhati Budaya |
PR terbesar kita adalah menjadikan Pancasila sebagai kata kerja, bukan hanya sebatas kata-kata. Hal tersebut diungkapkan Pemerhati Budaya, Andi Supriadi, di Sukabumi, Kamis (09/04/2020).
Menurutnya, Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, tak usah diperdebatkan lagi, karena tidak ada satupun dari sila-sila Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran agama yang ada dan resmi diakui.
Propaganda Pancasila bisa kita saksikan di setiap dimensi kehidupan berbangsa kita, namun sepertinya kita juga perlu mensosialisasikan lebih luas butir-butir kandungan dari sila-sila Pancasila, karena hal itu akan membantu secara teknis pengejawantahan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terangnya.
"Kan yang kita butuhkan untuk membangun bangsa ini bukanlah dihapalkannya teks Pancasila semata, namun terlebih penting adalah bagaimana Pancasila itu menjadi kata kerja",imbuhnya.
Lebih lanjut Andi mengatakan, politik identitas yang merupakan salah satu masalah yang berpotensi dapat menggerogoti Pancasila yang seringkali muncul beberapa tahun terakhir ini, terutama biasanya menjelang moment Pemilu seperti Pilkada serentak nanti, memang secara teoritis memiliki pengaruh positif dan negatif di negara kita yang multikultural dan sedang belajar berdemokrasi ini, namun karena politik identitas ini kerapkali berlebihan prakteknya, seperti eksklusifitas yang ekstrim, isolasi terhadap budaya yang berbeda, serta menyalahkan kelompok yang tidak sepaham, maka kenyataannya, lebih banyak menggerus identitas nasional kita dan tidak memberi pengaruh baik dalam negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini.
"Berangkat dari persoalan ini, negara harus turun tangan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat. Namun tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dimana kita tengah menghadapi wabah Covid 19",tuturnya.
Hari ini dan kedepannya menjadi tantangan tersendiri, bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa kebhinnekaan (pluralisme) dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dipandang sebagai sumber kekuatan bangsa untuk maju dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk merajut kebersamaan demi persatuan dan kemajuan bangsa, dan bukan untuk diperangi, dilawan, dijauhi bahkan bukan pula menjadi sumber kelemahan bangsa,"pungkasnya.(Red)
