OnlinePantura.com TANJUNGBALAI - Aliansi Mahasiswa Merdeka (Asmara) Tanjungbalai berunjukrasa ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) dan Kantor Walikota Tanjungbalai terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan peralatan gedung kantor (Meubelair) tahun 2018 lalu diduga fiktif dan mark-up yang tidak sesuai DPAC pada Kamis(28/2/2019).
Dalam Orasinya,Vicky Suprayoto
Menuding bahwa diketahui Kota Tanjungbalai merupakan kami anggap gudangnya permasalahan akan ketidak taatan pada hukum yang tak kunjung habis.
Hal ini diyakini karena manusia dan sistem yang dibangun dalam keadaan "BOBROK". Bagaimana tidak, fakta membuktikan pertama membangun mentalitas manusia yang kian merosot diakibatkan dari tindakan penyalahgunaan jabatan yang berujung pada praktek korupsi,kolusi dan nepotisme(KKN) khususnya ditanjungbalai saat ini,"ungkapnya.
Dijelaskannya lagi, untuk menjalankan kegiatan kedinasan sehari hari negara tidak sedikit mengeluarkan anggaran dalam hal peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.
Selain itu, dalam pengadaan peralatan gedung kantor tersebut untuk mendukung kegiatan pemerintah tersebut agar berjalan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.
Namun,sangat disayangkan anggaran yang diperuntunkan itu disalahgunakan oleh segelintir oknum pejabat yang ada di dinas PUPR Kota Tanjungbalai itu.
"Yang hal itu, terihat bahwa merupakan cerminan "Bobroknya" sistem ditubuh dinas PUPR Kota Tanjungbalai yang diduga telah bermuara pada dugaan kegiatan Korupsi,Kolusi,Nepotisme (KKN) telah terjadi,"beber Vicky.
Yang juga menyayat hati kita,yang mana dalam pengadaan tersebut diduga sudah tidak layak pakai lagi atau diketahui kualitas meubelair yang hanya asal jadi yang diduga bermuara pada indikasi "KKN" itu merupakan terang bahwa kami menduga kegagalan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan di tubuh Dinas PUPR kota Tanjungbalai yang kami tudingkan ke sdr.ASL sebagai aktor intelektual dalam temuan lembaga kami ini.
Dengan itu, dicetuskan kembali dalam orasinya meminta dan mendesak Walikota Tanjungbalai untuk mencopot dan mengevaluasi jabatan kepala dinas PUPR kota tanjungbalai serta sdra.ASL yang diduga aktor intelektual tersebut agar di evaluasi walikota Tanjungbalai.
Sebelumnya kami juga sampaikan kepada aparat penegak hukum dikota Tanjungbalai,Unit Tipikor polres tanjungbalai untuk segera melakukan proses hukum.
Dan kita akan meminta kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Tanjungbalai minggu depan untuk segera memberikan teguran bahkan sanksi tegas terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di PUPR kota Tanjungbalai.
Dikarenakan, terlihat tidak disiplin nya para pegawai sewaktu jam kerja tidak ada satu pun pegawai yang berada di tempat yang bisa dijumpai."Ya,Pasti kami kecewa akan hal itu bang".
Setelah melakukan orasi tampak puluhan pemuda aktivis yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Merdeka(Asmara)kota tanjungbalai membubarkan diri dengan pengawalan ketat petugas kepolisian dan menyatakan akan berunjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak lagi.
Red/Saufi
